Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Pelestarian Lingkungan: Pemekaran wilayah juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan.
Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap ekosistem yang sensitif harus menjadi prioritas.
Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemekaran sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan tantangan pemekaran harus dilakukan secara menyeluruh.
Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Tahapan Administratif
Proses pembentukan Provinsi Ketapang akan mengikuti tahapan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Tim dari Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait untuk menyusun rencana kerja dan memastikan kelancaran proses pemekaran. Tahapan ini meliputi:
Kajian Kelayakan: Melakukan kajian menyeluruh mengenai kelayakan pemekaran, termasuk aspek kebutuhan, potensi ekonomi, dan dampak sosial.
Penyusunan Rencana Kerja: Menyusun rencana kerja yang detail untuk proses pemekaran, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tantangan pemekaran, serta langkah-langkah yang akan diambil.
Pembentukan Tim Teknis: Membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai ahli dan stakeholder untuk mengawal proses pemekaran.
Tantangan dan Peluang
Pemekaran wilayah ini tentu saja memerlukan perjuangan yang cukup lama dan penuh tantangan.
Selain tantangan administratif dan keuangan, ada juga tantangan dalam menjaga integritas dan stabilitas sosial di wilayah baru.