Meskipun ada moratorium, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah siap membantu anggaran persiapan untuk Provinsi Kapuas Raya, termasuk pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.
Dukungan dari lima kabupaten yang akan bergabung semakin memperkuat harapan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.
Pertimbangan dari DPD RI
DPD RI telah menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki luas 1,13 kali Pulau Jawa dan Madura, namun hanya dipimpin oleh satu Gubernur.
Sebagai perbandingan, di Pulau Jawa dan Madura terdapat enam gubernur.
Dengan luas wilayah yang sangat besar, adanya Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan distribusi pembangunan.
Harapan dan Tantangan Masa Depan
Harapan masyarakat Kalimantan Barat terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya sangat tinggi.
Dengan adanya provinsi baru, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah tersebut diharapkan dapat lebih diperhatikan dan ditingkatkan.
Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
Persetujuan pembentukan provinsi baru ini sangat tergantung pada keputusan pemerintah pusat dan kelanjutan kebijakan terkait pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia.
Dengan adanya dukungan penuh dari lima kabupaten dan persiapan yang matang dari pemerintah daerah, harapan akan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya semakin menguat.
Semoga dengan adanya Provinsi Kapuas Raya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih diperhatikan dan ditingkatkan.
Pemekaran wilayah Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan-kelebihan seperti pemberdayaan wilayah, peningkatan layanan publik, potensi ekonomi, pemerataan pembangunan, potensi pariwisata, dan partisipasi masyarakat menjadi alasan kuat untuk mendukung pemekaran ini.
Namun, kelemahan-kelemahan seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan pembangunan, ketergantungan keuangan, konflik kepentingan, koordinasi antar daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diperhatikan dan diatasi.