Dukungan terhadap pemekaran juga dilandasi oleh keberadaan SDM yang mampu mengelola potensi ini.
Dengan adanya pemerintahan yang lebih terfokus, diharapkan pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.
Kesiapan Sosial dan Ekonomi
Menurut Prof. Syahrin Harahap, daerah-daerah yang akan tergabung dalam provinsi baru sudah siap dari segi sosial dan ekonomi.
Ini penting mengingat pemekaran wilayah harus disertai dengan kesiapan masyarakat lokal untuk menghadapi perubahan administratif dan pemerintahan.
Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas publik lainnya juga perlu diperhatikan agar provinsi baru dapat segera berfungsi dengan baik.
Tantangan dan Rintangan
Meskipun pemekaran wilayah ini memiliki banyak potensi positif, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Proses administrasi dan birokrasi pemekaran seringkali memakan waktu yang lama.
Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan politik yang kompleks.
Ada juga tantangan dalam hal penyesuaian anggaran dan sumber daya. Pemekaran wilayah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur baru, memfasilitasi pemerintahan baru, dan memastikan bahwa transisi berlangsung dengan lancar.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat krusial dalam proses pemekaran wilayah ini.
Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan penuh, baik dari segi regulasi maupun pendanaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus aktif berkoordinasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik.
Masyarakat lokal juga harus berperan aktif dalam proses ini. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah berjalan sesuai dengan harapan.