SUMSEL, PALPOS.ID-Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, terus menunjukkan komitmennya dalam upaya mengembalikan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menjadi Bandara Internasional.
Dalam sebuah pernyataan di sela-sela Rapat Paripurna ke-LXXXIII DPRD Sumsel Tahun 2024 di Kantor DPRD Sumsel, Palembang, Fatoni menjawab pernyataan sikap anggota Fraksi DPRD Provinsi Sumsel, H. David Hadrianto Aljufri, yang mengharapkan langkah cepat untuk mengembalikan status bandara tersebut menjadi internasional.
BACA JUGA:Pj Walikota-Kapolres Kompak Turun ke Lapangan untuk Memastikan Kelancaran Distribusi Logistik Pemilu 2024
Fatoni menegaskan bahwa meskipun status Bandara SMB II Palembang telah dicabut dari internasional menjadi domestik.
Pemerintah daerah memiliki peluang untuk berupaya memperjuangkan kembali status tersebut menjadi Bandara Internasional.
Dengan keyakinan yang kuat, Fatoni menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan status bandara tersebut.
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Sidak Kantor Samsat Palembang, Temukan Hal Ini!
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Fatoni.
Pada awal tahun 2024, surat resmi telah dikirim kepada Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan internasional dari Bandara SMB II Palembang, termasuk ke Malaysia dan Singapura.
Permintaan tambahan untuk penerbangan domestik juga telah disampaikan, dengan rute yang mencakup Bali dan Semarang.
BACA JUGA:Jadi Pj Gubernur Sumsel, Fatoni: Pulang Kampung untuk Membangun Kampung Makin Sejahtera
BACA JUGA:PJ Gubernur Harus Netral
Tidak hanya mengandalkan surat resmi, Fatoni juga secara langsung telah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebanyak tiga kali untuk membahas upaya-upaya tersebut.
Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kembali status Bandara SMB II Palembang menjadi internasional.
Selain itu, pada tanggal 29 April, sebuah rapat telah dilaksanakan dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk stakeholder dari pemerintah daerah dan DPRD.
BACA JUGA:Terima Siapapun PJ yang Ditunjuk Presiden
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Raih Penghargaan Terbaik ke-2 Penyelesaian LPJ dari KPPN Palembang