Alasan pertama adalah AHY tidak menggusur siapapun dari posisinya.
Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN harus meninggalkan jabatannya karena ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Mahfud MD yang maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan tahun 2024.
"Misalnya kalau di dalam kementerian lain kemudian kita masuk lalu ada yang digusur. Rasanya kurang enak," ujar Andi.
Fungsi yang Lebih Banyak kepada Layanan Masyarakat
Alasan kedua adalah kementerian yang diberikan kepada AHY tidak terkait dengan politik, melainkan memiliki fungsi yang lebih banyak kepada layanan masyarakat.
Andi menilai bahwa jabatan ini sesuai dengan visi AHY yang ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat tanpa terlibat dalam dinamika politik yang kompleks.
Transformasi Harta Kekayaan AHY
Peningkatan harta kekayaan AHY mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cerdas.
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang militer dan politik, AHY menunjukkan kemampuan untuk mengelola kekayaan dengan bijak dan strategis.
Transformasi ini tidak hanya mencakup akumulasi aset fisik seperti properti dan kendaraan, tetapi juga investasi dalam surat berharga dan kas yang mencerminkan diversifikasi portofolio yang baik.
Reaksi Publik dan Transparansi
Pelaporan LHKPN oleh AHY menjadi sorotan publik karena peningkatan yang signifikan dalam harta kekayaannya.
Meskipun demikian, transparansi dalam pelaporan ini patut diapresiasi.
Sebagai seorang pejabat negara, keterbukaan mengenai harta kekayaan adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Potensi Keberlanjutan dan Kebijakan Agraria
Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, AHY memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kebijakan agraria dan pertanahan di Indonesia.