Kegiatan pra-rekonsiliasi ini melibatkan berbagai sesi dan workshop yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penyelarasan data laporan keuangan dan BMN.
Peserta diberikan pelatihan intensif mengenai cara mencatat dan melaporkan data keuangan serta BMN sesuai dengan standar yang berlaku.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Protokol Notaris
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Terima Sertifikat Paten dari Dirjen Kekayaan Intelektual
Selain itu, peserta juga diajarkan cara melakukan verifikasi data untuk memastikan akurasi dan konsistensi laporan.
Rahmi Widhiyanti menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan selama kegiatan ini harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
SAP adalah panduan yang harus diikuti oleh setiap instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Gelat Bimtek Pembinaan Narapidana
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Anggota Tahunan Koperasi Paramakarya Pengayoman Tahun Pembukuan 2023
"Dengan mengikuti SAP, kita dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah melakukan sinkronisasi dan penyesuaian pelaksanaan anggaran satuan kerja.
Rahmi menjelaskan bahwa seringkali terjadi perbedaan data antara satuan kerja dengan pusat, yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaporan keuangan.
BACA JUGA:Peluncuran Modul Perlakuan ABH Terorisme, Kemenkumham Sumsel : Bentuk Dukungan Pembinaan Andikpas
"Melalui kegiatan ini, kita dapat memastikan bahwa semua data telah sinkron dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara data yang dimiliki oleh satuan kerja dengan data yang ada di pusat," katanya.
Kegiatan pra-rekonsiliasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola tusi keuangan dan operator BMN dari masing-masing satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Sumsel.