Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan BMN memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
BACA JUGA:Cegah TPPO, Kemenkumham Sumsel Perbanyak Desa Binaan Imigrasi
Rahmi Widhiyanti juga mengakui bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan BMN, termasuk masalah teknis dan administrasi.
Namun, dengan adanya kegiatan pra-rekonsiliasi ini, pihaknya dapat mengidentifikasi dan mencari solusi untuk setiap tantangan yang ada.
"Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan BMN berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," jelasnya.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Kenalkan Ilmu Daktiloskopi dalam Bermasyarakat
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Lakukan Pencegahan Perdagangan Orang di Wilayah Sumsel dan Lampung
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, menegaskan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap instansi pemerintah.
"Akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan BMN," ujarnya.
Kegiatan pra-rekonsiliasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan dan BMN di Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Plh. Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Segera Gelar Mobile Intellectual Property Clinic 2024, Catat Tanggalnya!
Rahmi Widhiyanti menutup sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan BMN," pungkasnya.
Kegiatan Pra-Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.