Potensi wisata ini dapat menjadi modal besar dalam pengembangan provinsi baru, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kota Baubau: Sebagai salah satu kota terbesar di Sulawesi Tenggara, Baubau memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemerintahan. Letaknya yang strategis juga menjadi salah satu pertimbangan utama.
Gubernur Ali Mazi: Pemekaran untuk Pelayanan dan Kesejahteraan
Pernyataan Dukungan Gubernur
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, sangat mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
Menurutnya, pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
Pengajuan Usulan ke Pemerintah Pusat
Usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sendiri telah diserahkan ke Pemerintah Pusat, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk mewujudkan pembentukan provinsi baru tersebut.
Tantangan dan Hambatan Pemekaran
Moratorium DOB
Salah satu hambatan utama dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Buton adalah adanya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Moratorium ini diberlakukan untuk sementara waktu guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemekaran daerah yang telah dilakukan sebelumnya.
Dukungan Politik dan Anggaran
Pemekaran wilayah juga memerlukan dukungan politik yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional.