Langkah-Langkah Konkret
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 354 tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton.
Selain itu, Pemprov Sulawesi Utara juga telah menyerahkan Maklumat Sultan Buton ke-40 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.
BACA JUGA:Mewujudkan Pemekaran: Sulawesi Tenggara Menuju Provinsi Kepulauan Buton dan 5 Daerah Otonomi Baru
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Penguatan Otonomi Melalui Pemekaran Daerah
Ini menunjukkan bahwa persiapan administratif dan dukungan politik untuk pembentukan provinsi baru ini sudah sangat matang.
Potensi dan Prospek Provinsi Kepulauan Buton
Provinsi Kepulauan Buton memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.
Dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sebesar 36.160 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.755.589 jiwa (sesuai hasil sensus penduduk BPS tahun 2020), pemekaran wilayah ini akan memberikan peluang yang lebih besar untuk pengembangan daerah.
Kota Baubau, sebagai calon ibukota, memiliki posisi strategis dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.
BACA JUGA:Pemekaran Sulawesi Tenggara: Wacana Provinsi Kepulauan Buton dan 5 Daerah Otonomi Baru
Intinya, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton dengan Kota Baubau sebagai ibukota adalah langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun masih menghadapi tantangan, dukungan yang kuat dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemekaran ini memiliki prospek yang cerah untuk direalisasikan.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru Terus Mencuat.
Wacana pembentukan provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara terus bergulir, meskipun terhalang oleh moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.