"Kementerian Hukum dan HAM telah dipercaya memegang peranan yang sangat vital dalam gugus tugas tersebut," tambah Ika.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber Ditjen HAM dan sesi diskusi tanya jawab.
Pemaparan materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia serta bagaimana strategi nasional ini dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
BACA JUGA: Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Berkolaborasi
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel himpun PNBP Rp17 miliar dari layanan keimigrasian
Dalam sesi diskusi, berbagai pertanyaan dan pandangan dari peserta diajukan, menunjukkan antusiasme dan kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu HAM dalam konteks bisnis.
Para peserta terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan strategi ini.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Serahkan Sertifikat Paten, Kemenkumham Sumsel Lakukan Kunjungan Industri ke PTBA
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-78
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap Strategi Nasional Bisnis dan HAM, serta memberikan motivasi, mengembangkan sinergi sebagai tolak ukur penilaian kinerja kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia," ujar Dr. Ilham Djaya.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Layanan Hukum dan HAM di Lapas Narkotika Muara Beliti
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Supervisi Kerja Sama pada Satuan Kerja
Implementasi strategi nasional ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam konteks bisnis di Indonesia.
Dengan adanya strategi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, dan pemerintah dapat menyediakan akses pemulihan bagi individu atau komunitas yang haknya terlanggar.