BISNIS, PALPOS.ID.-Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero) dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
PMN tahun 2025 ini dialokasikan guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, sesuai dengan komitmen untuk mewujudkan keadilan energi, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan rapat, menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat di daerah terpencil.
BACA JUGA: PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Se-Kawasan Versi Fortune 500 Asia Tenggara
BACA JUGA: Kerjasama PLN dan TNI: Bantuan Sosial untuk Pulau Tagulandang Mengalami Peningkatan
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan harapannya agar dukungan PMN dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Erick berharap, melalui PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya bisa berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan secara menyeluruh.
BACA JUGA: Persiapan Matang PLN untuk Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10
BACA JUGA: PLN Siapkan Infrastruktur dan Personel untuk Menyukseskan KTT WWF di Bali
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN bersama dengan Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah 3T.
Menurut Darmawan, listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga upaya pemerataan listrik hingga wilayah 3T merupakan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Tol Listrik Sumatera Siap Beroperasi: PLN Fokus pada Kelistrikan Andal dan Layanan yang Responsif
BACA JUGA: PLN Siapkan Infrastruktur dan Personel untuk Menyukseskan KTT WWF di Bali