Dengan adanya SAKIP, diharapkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dalam penggunaan anggaran maupun pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Kegiatan penyusunan SAKIP ini dibuka secara resmi oleh Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa.
Dalam sambutannya, Pria Wibawa menekankan pentingnya prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam perencanaan kinerja.
Ia juga memberikan arahan kepada peserta untuk berkomitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk senantiasa melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja secara berkala.
Pria Wibawa juga mengingatkan agar setiap satker menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai target yang belum tercapai atau masih perlu ditingkatkan.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan materi tentang penyusunan SAKIP dari narasumber yang kompeten, antara lain dari Inspektorat Wilayah V dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Perketat Pengawasan TKA melalui Tim PORA
Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek teknis dan metodologi yang diperlukan dalam penyusunan SAKIP, serta implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
Narasumber dari Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham turut memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang baik.
Ilham Djaya, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan penyusunan SAKIP ini.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Serahkan 30 Sertifikat Paten di Unsri
Beliau menjelaskan bahwa SAKIP merupakan bagian integral dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang harus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.