"Evaluasi adalah bagian penting dari proses ini. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada," tambah Rifqi.
BACA JUGA: Serahkan Sertifikat Paten, Kemenkumham Sumsel Lakukan Kunjungan Industri ke PTBA
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-78
Dengan penerapan SPBE, diharapkan Kemenkumham dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.
SPBE memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Layanan Hukum dan HAM di Lapas Narkotika Muara Beliti
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Supervisi Kerja Sama pada Satuan Kerja
Arahan ini juga menjadi momentum bagi Kemenkumham Sumatera Selatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi.
Rifqi Adrian Kriswanto menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam mendukung penerapan SPBE.
"SDM yang kompeten dan terampil di bidang TIK adalah kunci keberhasilan penerapan SPBE. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kita," ujarnya.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Pantau Pelayanan Berbasis HAM di Balai Pemasyarakatan
BACA JUGA: DJKI Evaluasi Layanan Pendaftaran Merek Pada Kemenkumham Sumsel
Secara keseluruhan, arahan dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM ini menegaskan komitmen Kemenkumham dalam menerapkan SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan SPBE, diharapkan proses pemerintahan dapat dilakukan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. ***