Delegasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan yang hadir dalam rakor ini terdiri dari berbagai posisi strategis, termasuk Kadiv Administrasi Rahmi Widhiyanti, Kabag Program dan Humas Yulizar, Kasubbag Program dan Pelaporan Dedy Zulian, serta Kasubbag Humas RB dan TI Hamsir beserta anggota lainnya.
Mereka semua hadir untuk mendiskusikan strategi implementasi dan memastikan bahwa target kinerja nasional dapat dicapai secara optimal di tingkat wilayah.
Sekjen Kemenkumham menekankan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang krusial dalam rencana strategis Kemenkumham.
BACA JUGA: Ratusan Pegawai Kemenkumham Sumsel Ikuti Jalan Santai di Jakabaring Sport City
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kadin Sumsel Expo 2024
Fokus utama termasuk meningkatkan efisiensi birokrasi internal, memperbaiki manajemen dan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional.
Reformasi birokrasi menjadi poin penting dalam upaya untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan mampu mendukung pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik, Kemenkumham Sumsel juga melakukan penandatanganan beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak terkait.
BACA JUGA: Inspektur Wilayah V Kunjungi UPT Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ini Pesannya
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Beri Penghargaan pada 9 Satuan Kerja
Salah satunya adalah dengan Sestama BSSN terkait optimalisasi pemanfaatan sertifikat elektronik.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan keamanan data dalam berbagai layanan publik yang disediakan oleh Kemenkumham.
Selain itu, dalam rangka modernisasi dan peningkatan efisiensi, Sekjen Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi baru seperti e-SOP (Standard Operating Procedures) dan SI-SDM (Sistem Informasi Pegawai).
BACA JUGA: Resmi, Sigit Setiawan Gantikan Filianto Akbar Sebagai Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Sumsel
Kedua aplikasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dan proses operasional di Kemenkumham, sehingga mempercepat respons terhadap kebutuhan administrasi internal dan layanan publik.