Pembentukan provinsi baru di Indonesia bukanlah proses yang mudah.
Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari aspek legal dan administratif hingga sosial dan politik.
Salah satu tantangan utama adalah moratorium DOB yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Moratorium ini menghambat pembentukan daerah otonomi baru, kecuali untuk daerah khusus seperti Papua yang memiliki kebijakan khusus dari pemerintah.
Selain itu, ada tantangan dalam hal pembagian anggaran dan sumber daya.
Provinsi baru harus memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan publik yang memadai.
Ini bisa menjadi masalah besar jika provinsi baru tidak memiliki sumber daya yang cukup atau jika pemerintah pusat tidak memberikan dukungan yang memadai.
Potensi dan Prospek Masa Depan
Meskipun ada banyak tantangan, potensi dan prospek pembentukan provinsi baru juga cukup besar.
Dengan adanya provinsi baru, diharapkan akan ada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Provinsi baru juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Untuk Provinsi Puncak Andalas, dengan ibukota di Kota Sungai Penuh, diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata baru di Sumatera.
Sementara Provinsi Sumatera Tengah dengan ibukota di Kabupaten Dharmasraya, diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
Intinya, pemekaran wilayah di Sumatera Barat yang melibatkan pembentukan dua provinsi baru, Provinsi Puncak Andalas dan Provinsi Sumatera Tengah, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang.
Meskipun ada banyak tantangan, potensi dan prospek dari pembentukan provinsi baru ini juga cukup besar.
Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pembentukan provinsi baru yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. *