KALIMANTAN TIMUR, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Lima Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Utara.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemekaran wilayah di Indonesia telah menjadi salah satu topik yang menarik perhatian, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi besar namun masih menghadapi tantangan pembangunan.
Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah rencana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Timur.
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara yang akan melibatkan lima kecamatan di Kutai Timur menjadi sorotan utama berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Enam Kecamatan Gadung Daerah Otonomi Baru Kota Tenggarong
Pemekaran wilayah sering kali dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan di daerah yang luas dan memiliki sumber daya alam melimpah, namun masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik.
Kabupaten Kutai Timur, dengan luas wilayah mencapai 35.747,50 kilometer persegi dan populasi lebih dari 424.000 jiwa, merupakan salah satu wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar namun masih perlu perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan.
Latar Belakang Wacana Pemekaran
Rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Kutai Timur sebenarnya bukanlah isu yang baru.
Permintaan untuk membentuk kabupaten baru di wilayah ini telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat selama beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Enam Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Tengah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Kutai Kertanegara Usul Pembentukan Tiga Daerah Otonomi Baru
Permintaan tersebut didorong oleh kesadaran bahwa wilayah yang luas dan beragam seperti Kutai Timur membutuhkan pengelolaan yang lebih terfokus agar potensi yang ada dapat dikembangkan secara maksimal.
Beberapa tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kutai Timur telah mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat terkait rencana ini.