Dari segi sosial, pemekaran wilayah juga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Ada pihak yang mendukung dengan alasan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik, namun ada juga yang khawatir pemekaran ini justru akan memecah kekuatan sosial dan ekonomi yang sudah ada.
Respon Pemerintah Daerah dan Pusat
Dalam menghadapi permintaan pemekaran ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan sikap yang cukup positif.
Pemkab menyadari bahwa dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki, diperlukan strategi khusus untuk mengelola pembangunan di Kutai Timur secara lebih efektif.
Oleh karena itu, dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kutai Utara cukup besar, terutama dari kalangan DPRD dan tokoh masyarakat.
Namun, implementasi dari wacana ini sangat tergantung pada keputusan pemerintah pusat, terutama terkait moratorium yang masih berlaku.
Jika moratorium dicabut, maka langkah-langkah untuk mempersiapkan pemekaran wilayah ini dapat segera dimulai, termasuk pembentukan panitia persiapan pemekaran, kajian akademis, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait.
Prospek Jangka Panjang
Jika pemekaran wilayah ini berhasil diwujudkan, Kabupaten Kutai Utara berpotensi menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur.
Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang strategis, Kutai Utara dapat menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki kondisi serupa, yaitu wilayah yang luas dengan potensi besar namun masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan pembangunan.
Jika berhasil, model pemekaran seperti ini bisa diadaptasi oleh daerah lain yang membutuhkan pendekatan serupa.
Intinya, pemekaran wilayah di Kalimantan Timur, khususnya pembentukan Kabupaten Kutai Utara, merupakan langkah strategis yang dapat membawa perubahan signifikan bagi pembangunan daerah tersebut.
Meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari segi regulasi maupun pendanaan, potensi manfaat yang bisa didapat dari pemekaran ini sangat besar.
Pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus berkoordinasi dan melakukan persiapan yang matang agar ketika saatnya tiba, pembentukan Kabupaten Kutai Utara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.