Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa penahanan ijazah bukan hanya berdampak pada tenaga kerja tetapi juga pada perusahaan itu sendiri.
Perusahaan yang menerapkan kebijakan ini harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap reputasi dan hubungan dengan tenaga kerja.
Regulasi yang akan datang diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan adil, yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak tenaga kerja.
BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Siapkan Peresmian Kanim Lubuklinggau
Kebijakan penahanan ijazah yang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan saat ini dapat menjadi tantangan besar bagi tenaga kerja.
Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dengan baik dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.
Regulasi yang tepat dan efektif diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan mendukung pengembangan karir tenaga kerja secara optimal. ***