Menurut Haekal, keputusan mundur Airlangga mengingatkan pada pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa bulan lalu, yang menyebutkan kekhawatiran adanya kemungkinan partai-partai besar, seperti Golkar, diakusisi oleh Jokowi.
Haekal menegaskan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto jelas memiliki kaitan kuat dengan peristiwa politik sebelumnya dan menunjukkan adanya kepentingan Jokowi dalam proses ini.
"Ini jelas menunjukkan adanya kepentingan Jokowi dalam keputusan mundurnya Airlangga Hartarto. Kondisi ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk memastikan posisi dan kekuatan politiknya di masa mendatang," ungkap Haekal saat dihubungi oleh Palpos pada Selasa, 13 Agustus 2024.
BACA JUGA:Fitrianti Agustinda-Nandriani Resmi Maju Pilwako 2024 dengan Dukungan 18 Kursi dari 3 Partai
BACA JUGA:5 Parpol Sepakat Antarkan Daftar ke KPU OKI, Pasangan Muri Telah Penuhi Syarat
Lebih lanjut, Haekal mengungkapkan bahwa desas-desus yang beredar menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan kader Golkar terkait rekomendasi Pilkada dan isu-isu hukum yang mungkin mempengaruhi keputusan tersebut.
Haekal juga menyoroti bahwa Jokowi kemungkinan besar membutuhkan dukungan partai sebagai persiapan untuk masa setelah masa kepresidenannya.
Mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, yang dipersiapkan untuk menjadi Ketua Umum Golkar, Haekal melihat hal ini sebagai opsi potensial.
BACA JUGA:Rakor Bawaslu Sumsel: Kurniawan Tegaskan Peran Media Dalam Pengawasan Penetapan DPS
BACA JUGA:Fitrianti Agustinda-Nandriani Gelar Senam Pagi di Kambang Iwak Bersama Warga Palembang
Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir terkait hal ini akan tergantung pada dinamika politik yang berkembang.
Saat ditanya tentang dampak keputusan ini terhadap dukungan Partai Golkar terhadap bakal calon kepala daerah, Haekal mengindikasikan bahwa perubahan dukungan sangat mungkin terjadi.
"Golkar adalah partai dengan sejarah panjang, banyak tokoh, dan tradisi konflik internal. Dukungan terhadap kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi bisa saja berubah, mengingat dinamika internal partai yang cukup kompleks," tutup Haekal.