Selain mengusung kader internal, PDIP juga bekerja sama dengan berbagai partai politik lain dalam mengusung calon kepala daerah.
Kerjasama ini mencerminkan konfigurasi politik di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung pada kekuatan dan kepentingan politik lokal.
Dalam koalisi tersebut, Partai Golkar menempati porsi terbesar dengan 10 persen, diikuti oleh Partai Gerindra dengan 6,6 persen, dan PKB dengan 5,6 persen.
BACA JUGA:Krisdayanti Ditetapkan PDIP Maju Calon Wali Kota Batu pada Pilkada Serentak 2024
Hasto merinci bahwa partai-partai lain seperti Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, PSI, Perindo, dan Gelora juga terlibat dalam koalisi yang dibangun oleh PDIP.
"Misalnya kerja sama dengan PKS banyak dilakukan di wilayah Indonesia timur," ujar Hasto.
Hal ini menunjukkan bahwa PDIP mampu menjadi kekuatan pemersatu dan jembatan penghubung antara berbagai partai politik, yang dibuktikan dari konfigurasi calon-calon kepala maupun wakil kepala daerah.
Kontribusi Non-Partai dan Profesional
Tidak hanya dari kalangan partai politik, PDIP juga mengusung calon dari kalangan non-partai, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), purnawirawan TNI/Polri, dan kalangan profesional lainnya.
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024: PDIP Segera Umumkan 300 Calon Kepala Daerah di Seluruh Indonesia
BACA JUGA:Johan Budi Lolos Seleksi Capim KPK: Berencana Mundur dari PDIP dan DPR RI
Menurut Hasto, jumlah calon dari kalangan non-partai mencapai 12 persen.
Ini mencerminkan bahwa PDIP tidak hanya mengandalkan kekuatan politik semata, tetapi juga melibatkan profesional dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dengan melibatkan berbagai kalangan, PDIP menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang tidak hanya berintegritas tetapi juga memiliki kompetensi yang tinggi.
Ini juga menjadi bukti bahwa PDIP mengedepankan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan politik, dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.