Dalam sambutannya, pimpinan KPK mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah positif dalam memperkuat pengawasan dan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.
Ia menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dan pengelolaan sumber daya dapat berjalan dengan baik, tanpa terhambat oleh praktik korupsi.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN juga memberikan arahan mengenai pentingnya memperluas jangkauan kerjasama BUMN-BUMD ke seluruh daerah di Indonesia.
BACA JUGA:TP PKK Sumsel Raih Prestasi di Jambore Nasional PKK 2024
BACA JUGA: Sumsel Pertahankan Prestasi Akuntabilitas: WTP untuk Kesepuluh Kali
Mereka menekankan perlunya adanya dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan akan tercipta model-model kerjasama yang efektif dan dapat diadopsi oleh daerah lain.
Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi inisiatif-inisiatif serupa di berbagai sektor, serta mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi dan pengembangan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, penandatanganan perjanjian kerjasama antara BUMN dan BUMD ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan sinergi antar badan usaha pemerintah.
BACA JUGA:Agus Fatoni Dukung Penuh PASKI, Gelar Sumsel Comedy Festival 2024 di Lahat
BACA JUGA:PJ Gubernur Sumsel, Resmi Melepas Jemaah Calon Haji Pertama
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kerjasama ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan pengelolaan lingkungan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.