Menurutnya, saat ini sedang dilakukan proses pembuatan pernyataan kesepakatan terkait tanggung jawab perusahaan yang menyebabkan robohnya jembatan dan Pemkab Musi Banyuasin.
“Pemkab Muba akan memberikan seluruh akses untuk masyarakat, bila sudah ada kesepakatan tersebut. Karena jembatan itu kan ditabrak dan ada yang menabraknya, tapi kita butuh proses dulu,” terang Yudho.
Saat ini, kata Yudho, masih berlangsung pembahasan terkait poin-poin dalam kesepakatan tersebut.
Setelah tidak ada lagi sanggahan antar pihak, barulah kesepakatan tersebut akan ditandatangani dan akses jalur sungai bisa dibuka kembali.
“Mungkin satu atau dua hari ini sudah ada penandatanganan kesepakatan, nah setelah itu kita serahkan ke (Pemkab) Muba, dan bisa dibuka semua,” tandasnya.
Meskipun demikian, proses ini dinilai terlalu lambat oleh masyarakat yang telah kehilangan kesabaran.
Dampak Luas Krisis Sungai Lalan
Krisis yang terjadi di Sungai Lalan bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga merupakan krisis kemanusiaan dan ekonomi.
Terblokirnya jalur sungai telah menyebabkan ribuan orang kehilangan mata pencaharian, sementara barang-barang kebutuhan pokok tidak dapat didistribusikan dengan lancar.
Ini menyebabkan lonjakan harga di beberapa daerah dan meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat yang sudah rentan.
Di tengah krisis ini, solidaritas masyarakat semakin kuat. Mereka yang terdampak secara langsung saling membantu, dengan harapan dapat bertahan di tengah ketidakpastian ini.
Namun, tanpa dukungan yang cepat dan tepat dari pemerintah, upaya ini mungkin tidak akan cukup untuk menahan dampak negatif yang lebih luas.
Ancaman Krisis Sosial
Selain dampak ekonomi, krisis ini juga berpotensi memicu krisis sosial.
Ketegangan antara masyarakat dan pemerintah yang semakin meningkat bisa berujung pada konflik yang lebih serius jika tidak segera ditangani.
Gerakan massa yang semakin intensif dan ancaman pendudukan kantor pemerintahan menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat sudah mencapai batasnya.