Sebagai mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Misbakhun juga menyoroti isu krusial lainnya, yaitu defisit anggaran dalam APBN.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak dan non-pajak untuk menutup defisit tersebut.
Menurutnya, BPK perlu berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.
BACA JUGA: Pustakawan Kemenkumham Sumsel jadi Narasumber Pada Workshop JDIH BPKP Sumsel
BACA JUGA:Pensiunan Investigator BPKP Memberikan Kesaksian dalam Sidang PT BA
“Kolaborasi ini penting agar setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” lanjut Misbakhun, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar kolaborasi antara BPK dan DPR dapat semakin ditingkatkan, mengingat kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pengawasan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara.
Dukungan dari Rekan Sejawat di DPR
Selama sesi pendalaman, dukungan bagi Misbakhun datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Wartiah.
Ia mengapresiasi pengalaman Misbakhun sebagai anggota DPR yang dikenal kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah.
BACA JUGA:BPKP Perwakilan Sumsel Akan Lakukan Pendampingan Khusus untuk Pemkot Palembang
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
Wartiah percaya bahwa pengalaman tersebut akan menjadi modal kuat bagi Misbakhun dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota BPK, jika terpilih.
“Misbakhun merupakan anggota dewan yang kritis dan memiliki pengalaman yang sangat berharga sebagai mitra BPK,” ungkap Wartiah, yang melihat potensi besar dalam diri Misbakhun untuk menjadi anggota BPK yang kompeten dan berintegritas.
Isu Konflik Kepentingan: Tantangan yang Harus Diatasi
Namun, di balik dukungan tersebut, terdapat pula kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul jika Misbakhun terpilih sebagai anggota BPK.