Sebagai bentuk apresiasi, Dr. Ilham Djaya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha di Sumatera Selatan yang telah menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap usaha mereka.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Akan Resmikan UKK Lubuklinggau
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Reformasi Birokrasi
Keberhasilan ini, menurutnya, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah bekerja sama untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Sumatera Selatan.
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Mien Usihen, beserta pimpinan tinggi DJKI turut hadir untuk menyaksikan pemaparan capaian kinerja.
Mien Usihen memberikan evaluasi dan saran terkait pelaksanaan target kinerja kekayaan intelektual, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan intelektual.
Rapat Koordinasi ini juga menjadi platform bagi DJKI dan kantor wilayah untuk menyusun poin rencana aksi (renaksi) dan target kinerja untuk tahun 2025.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Akan Resmikan UKK Lubuklinggau
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Reformasi Birokrasi
DJKI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kekayaan intelektual di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.
Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai "Tahun Indikasi Geografis," dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas indikasi geografis di seluruh Indonesia.
Mien Usihen menekankan bahwa untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut, perlu adanya upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kekayaan intelektual.
"Kita harus terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual mendapat perlindungan yang optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Pelayanan untuk Kelompok Rentan Melalui Pelatihan Bahasa Isyarat
Selama acara, juga diadakan sesi diskusi dan tanya jawab antara DJKI dan para peserta rapat, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.