PALPOS.ID - Kritik Keras Komisi II DPR Terhadap KPU Soal Anggaran Pemilu 2024: Isu Transparansi dan Evaluasi Sistem Pemilu.
Pada hari Selasa (10/9/2024), Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) guna membahas persiapan Pilkada Serentak 2024.
Namun, rapat yang awalnya difokuskan pada pembahasan anggaran Pilkada Serentak 2024 tersebut mengalami perubahan arah.
Perhatian utama justru tertuju pada evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, dengan kritik tajam dilontarkan kepada KPU terkait transparansi anggaran.
BACA JUGA:Verfak Ijazah Bacakada OKI : KPU Sebut Hasilnya Cocok Semua dan Dapat Dipertanggungjawabkan!
BACA JUGA:Daftar ke KPU OKI, Pasangan MURI Diantarkan 10 Parpol dan Ribuan Simpatisan
Ketidaktransparanan KPU Menjadi Sorotan Utama
Dalam rapat yang berlangsung panas itu, KPU menerima kritik keras dari para anggota Komisi II DPR terkait kinerja mereka dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2024.
Menurut pandangan beberapa anggota dewan, KPU dinilai tidak profesional dan tidak transparan dalam menjelaskan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu.
Kritik ini mencuat ketika sejumlah pertanyaan mengenai rincian anggaran yang diajukan oleh anggota DPR tidak mendapatkan jawaban yang memadai dari pihak KPU.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan keheranannya atas dinamika rapat tersebut.
BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Sukses Menggelar Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
BACA JUGA:Ratu Dewa-Prima Salam Daftar ke KPU Naik Vespa, Siap Bangun Palembang Lebih Maju
Menurutnya, rapat yang seharusnya membahas anggaran Pilkada Serentak malah berkembang menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jadi itu lah tadi pandangan dari teman-teman Komisi II melihat perkembangan terakhir Pemilu kita, jadi ini kita akhirnya bicara evaluasi Pemilu," kata Doli.