"Kami percaya bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Kami juga berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama para pekerja yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan ini," pungkas Yusril dalam penutupan suratnya.
Kasus kriminalisasi terhadap Haji Halim dan PT SKB menjadi salah satu contoh nyata betapa kompleksnya persoalan sengketa lahan di Indonesia, terutama antara sektor perkebunan dan pertambangan.
Dengan berbagai upaya hukum yang sudah ditempuh, termasuk kemenangan PT SKB di tingkat pengadilan, harapan kini tertuju pada keputusan akhir dari pemerintah, apakah akan ada intervensi yang bisa meringankan beban Haji Halim dan menyelamatkan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini.
Ke depan, penanganan yang adil dan transparan dari kasus ini akan menjadi tolak ukur penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia.