BACA JUGA:Plt Bupati OKI Doakan Para Honorer Lulus Ujian PPPK 2023
Tantangan Rekrutmen Pegawai Honorer
Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal tenaga honorer adalah ketergantungan pada model rekrutmen berbasis koneksi politik.
Praktik ini sudah mengakar dalam sistem politik daerah, di mana kepala daerah merasa perlu memberikan “imbalan” kepada para pendukungnya setelah berhasil memenangkan Pilkada.
Namun, model rekrutmen semacam ini seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata daerah.
Banyak pemda yang menambah pegawai honorer tanpa melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor.
Tito menekankan bahwa tiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pemda harus lebih selektif dalam menentukan kuota pegawai honorer.
“Pemda harus berani memotong model rekrutmen pegawai yang tidak berdasarkan kebutuhan. Jika terus dibiarkan, setiap ganti kepala daerah akan ada penambahan tenaga honorer baru, sementara yang lama tetap ada. Hal ini hanya akan menambah beban anggaran,” kata Tito.
Solusi Mengurangi Beban Pegawai Honorer: Digitalisasi Pemerintahan
Dalam upaya mengurangi jumlah tenaga honorer dan mengoptimalkan penggunaan anggaran, Mendagri Tito Karnavian menawarkan solusi berupa digitalisasi sistem pemerintahan daerah.
Digitalisasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pegawai honorer yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Dengan penerapan sistem digital, banyak tugas administratif yang selama ini dilakukan secara manual dapat disederhanakan, sehingga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja tambahan.
“Dengan digitalisasi, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara otomatis, sehingga kebutuhan akan tenaga honorer bisa dikurangi,” ungkap Tito.
Selain itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan sektor swasta di wilayahnya.
Dengan menghidupkan ekosistem bisnis lokal, masyarakat tidak lagi terpaku pada pekerjaan sebagai pegawai negeri atau honorer, melainkan bisa beralih menjadi wirausahawan atau bekerja di sektor swasta.
Penguatan Sektor Swasta dan UMKM