"Kalau nanti ada fraud, kita akan kejar. Bocorannya nanti," tegas Airlangga.
Menkeu Sri Mulyani: Data Inflasi Harus Kredibel
Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyoroti pentingnya akurasi dan kredibilitas data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda.
BACA JUGA: Inflasi Sumsel Juli 2024 Tercatat 1,87%: Pj Gubernur Elen Setiadi Ungkap Kondisi Ekonomi Terkini
BACA JUGA:Membanggakan!! Pemkot Prabumulih Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Inflasi
Menurutnya, jika data yang dilaporkan tidak valid, hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam pemberian insentif.
Pemberian insentif seharusnya didasarkan pada pencapaian Pemda dalam menjaga stabilitas harga, bukan berdasarkan manipulasi angka.
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga menegaskan hal ini, karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi tersebut," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa kredibilitas data adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
BACA JUGA:Pemkot Palembang dan Pemkab Kulon Progo Bersinergi Kendalikan Inflasi Cabai Merah dan Cabai Rawit
BACA JUGA:Antisipasi Inflasi Musim Kemarau, Pj Wako Prabumulih Instruksikan Penanaman Bawang
Jika data tidak sesuai dengan kenyataan, kebijakan yang diambil pun akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
BKF: Pemda Nakal Bisa Kehilangan Insentif
Langkah konkret untuk menjaga integritas kebijakan insentif juga disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu.
Menurutnya, pemerintah tengah mempertimbangkan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi.
Langkah ini dipandang sebagai tindakan tegas untuk memastikan bahwa Pemda tidak hanya mengejar insentif semata, tetapi benar-benar berupaya menstabilkan harga di daerahnya masing-masing.