Selesai Tepat Waktukah? 4600 Lulusan P3K OKI Diminta Buat SKCK dan Surat Keterangan Sehat Dalam 6 Hari

KAYUAGUNG,PALPOS.ID - Sebanyak 4600 lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diminta membuat SKCK dan Surat Keterangan Sehat.

Kedua syarat tersebut wajib ada untuk melengkapi pemberkasan kelulusan yang diminta oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk pengumpulan kedua berkas diberikan waktu selama 6 hari dari tanggal 10 hingga 15 September 2025.

BACA JUGA:Altet dan Pelatih Berprestasi di Kabupaten OKI Terima Penghargaan Pada Momen Haornas

BACA JUGA:Tinggal Tunggu SK, Akbid Agung Husada Bakal Bergabung dengan Uniski

Pantauan di lapangan per Kamis, 11 September 2025, para pemohon SKCK di Polres OKI dan juga Surat Keterangan Sehat di RSUD Kayuagung sangatlah membludak. Akibatnya, para pemberi layanan seperti di RSUD Kayuagung menjadi kewalahan.

Lalu, bagaimana jika para lulusan telah berusaha memenuhi persyaratan, tetapi karena membludak pemohon sehingga miliknya tidak selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan?

Saat dikonfirmasi, Kepala BKPSDM OKI, Antonious Leonardo melalui Kabid Informasi dan Kepegawaian, Cahyadi Ari mengatakan, pihak mereka telah memonitor.

BACA JUGA:Pemkab OKI Launching Program MBG di SMP PGRI Pedamaran

BACA JUGA:Uniski Kembangkan Fakultas dan Prodi PAI, Kemungkinan Tahun Depan Sudah Dibuka!

"Kita sudah sampaikan kepada pihak BKN tentang kendala-kendala di lapangan. Kemungkinan itu akan menjadi bahan pertimbangan di level pusat. Update-update sudah kami koordinasikan terus," ungkapnya.

Menurut Ari, jika lulusan tidak dapat mengumpulkan SKCK dan Surat Keterangan Sehat, berarti syaratnya masih kurang. Syarat yang kurang lengkap tentu akan mempengaruhi kelulusan. 

"Oleh karena itu, kita berpesan agar para lulusan P3K supaya mengikuti sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi penerbit dokumen," ujarnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Lewat Diskusi Strategi Kebijakan

Sumber: