INFORIAL, PALPOS.ID-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatra Selatan melakukan langkah signifikan dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat dengan memperbarui kontrak (adendum) dengan delapan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi.
Proses ini berlangsung di Aula Musi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel pada hari Jumat, 11 Oktober 2024. Pembaruan kontrak ini diikuti oleh penambahan anggaran bantuan hukum untuk beberapa OBH yang terlibat dalam penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat.
Adapun delapan OBH yang mendapat tambahan anggaran melalui kontrak adendum ini meliputi:
Posbakumadin Palembang
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumsel
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik
Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi
Lembaga Bantuan Hukum dan Sosial (LBBHS) Muara Enim
Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (Geradin) Baturaja
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Palembang
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sumatera Selatan
BACA JUGA:Borong Penghargaan dari LKPP, Kemenkumham Terus Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
BACA JUGA:Divisi Imigrasi Kemenkumham Sumsel Pelajari Kerjasama dengan Kampus di Jogja