Hal ini memperlihatkan NasDem tidak mengambil peran sebagai oposisi, yang sering kali diidentikkan dengan pihak-pihak yang tidak masuk dalam pemerintahan.
Muzani juga menekankan bahwa meskipun NasDem tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan di kementerian, partai ini tetap menjadi bagian penting dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Sejumlah Tokoh ke Hambalang: Begini Penjelasan Jubir Dahnil Anzar Simanjuntak
BACA JUGA:Kelanjutan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Tidak masuk atau tidak ambil bagian, tidak berarti tidak menjadi bagian dari pemerintah," tegas Muzani.
Klarifikasi NasDem: Bukan karena Posisi Strategis
Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, juga memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait ketidakhadiran kader NasDem dalam kabinet.
Menurutnya, alasan utama NasDem tidak bergabung dalam kabinet bukan karena tidak adanya posisi strategis atau portofolio yang sesuai.
"Nggak ada, itu nggak ada sama sekali [karena tak ada posisi strategis di kementerian]. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada sama sekali," ujar Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).
BACA JUGA:Misbakhun Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK: Mengawal Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran
Saan menegaskan bahwa keputusan NasDem lebih didasarkan pada pertimbangan internal, bukan semata-mata soal posisi di pemerintahan.
Partai ini merasa kurang pas jika harus mendorong kader-kadernya untuk masuk ke dalam kabinet.
"Sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet," tambah Saan.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa NasDem tidak berorientasi pada kekuasaan atau posisi semata.
BACA JUGA:Prabowo Subianto Menyindir PDIP yang Merasa Ditinggalkan Partai Lain: