Sementara itu kata Aris Priadi, pendirian posko penanganan bencana juga menjadi langkah strategis untuk memberikan respons cepat ketika bencana terjadi.
BACA JUGA:DPRD Kota Prabumulih Sahkan Alat Kelengkapan Dewan Periode 2024-2029, Ini Daftar Lengkapnya
BACA JUGA:Waspada Banjir: Pesan Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria
Posko tersebut berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi bagi petugas dan relawan dalam menangani situasi darurat.
Aris Priadi menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terorganisir dan memerlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat.
"Dengan dukungan masyarakat, penanganan karhutlah dapat dilakukan sejak dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi.
Jika masyarakat sigap bahu-membahu, tentunya kobaran api dapat diantisipasi," jelasnya.
BACA JUGA:Tiga Desa di Prabumulih Mendapat Dana Insentif dari Pemerintah Pusat
BACA JUGA:Sidak Kendaraan Dinas, Pj Wako Prabumulih: Mobil Dinas Hanya Untuk Keperluan Dinas
Masyarakat diimbau untuk tidak hanya menjadi penonton ketika bencana terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan.
Misalnya, dengan membentuk kelompok siaga bencana di lingkungan masing-masing, mereka dapat berlatih bersama untuk menghadapi situasi darurat.
Sementara untuk mengurangi risiko banjir, pemerintah kota gencar mensosialisasikan larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai dan drainase.
Aris Priadi memperingatkan bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak hanya dapat menyebabkan banjir, tetapi juga rentan terhadap risiko terendam dan longsor.
BACA JUGA:Diterjang Puting Beliung 4 Rumah Warga Prabujaya Rusak
Lebih lanjut, dalam upaya nyata untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota juga melakukan normalisasi atau pengerukan di sepanjang Sungai Kelekar.