Sementara , Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Budiman menambahkan, adanya dinamika di DPRD OKI sejak awal pembentukan AKD. Dimana AKD itu dilakukan pembentukan pada 21 Oktober lalu.
BACA JUGA:Program Swasembada Pangan Prabowo: 125 Ribu Hektar Sawah Baru Ditargetkan Dicetak di OKI!
BACA JUGA:Kasat Lantas: Selama Operasi Zebra Musi 2024, Pelanggaran Lalu Lintas Menurun!
"Berdasarkan penjadwalan yang diputuskan oleh seluruh ketua fraksi yang ada di DPRD ini ada delapan fraksi dan semuanya melakukan rapat, namun tidak ada mufakat," jelasnya.
Tapi lanjutnya, pada hari itu Fraksi PKB dan PDIP secara jelas mangkir dari ketetapan tatib yang ada karena mereka mengutus baik PDIP maupun PKB semua fraksinya berada di satu komisi.
"Sedangkan dalam tatib itu jelas pengutusan dan pemberian tugas ke AKD itu harus berimbang dan merata. Ketika itu terjadi skors beberapa kali, sehingga Fraksi PKB dan PDIP walk out dari paripurna termasuk Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD 1," sambungnya,
Lebih jauh, terang Budiman, dengan catatan itu pihaknya menyimpulkan, Ketua DPRD OKI mendukung kesalahan fraksinya yang mangkir dari aturan yang ada, sehingga salah satu alasan mengajukan mosi tidak percaya bahwa Ketua DPRD OKI menyetujui tindakan yang salah.
BACA JUGA:Warga Sukadarma Digigit Buaya, Sekdes: 2 Sampai 3 Ekor Memang Sering Terlihat di Sungai!
"Sesuai sumpah jabatan Ketua DPRD harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan lembaga bukan kepentingan kelompoknya saja. Ketua DPRD OKI ikut walk out, artinya ia hanya mementingkan kelompoknya saja," tandasnya.
Masih kata dia, akhirnya paripurna penetapan susunan AKD dan pemilihan pimpinan AKD tanpa Fraksi PKB dan PDIP.
Ketua DPRD OKI mangkir dari jadwal dari agenda yang sudah diputuskan ketua fraksi tanpa alasan yang jelas.
"Kami berharap, PKB bijaksana dalam menyikapi hal ini dan Ketua DPRD diganti dengan kader PKB lainnya yang ada di DPRD OKI, tutupnya.*