Ganjar yang pernah memimpin Jawa Tengah selama dua periode menilai bahwa fenomena pengerahan kades untuk mendukung paslon dapat berdampak serius pada kualitas demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:Pemilihan Umum: Ganjar Pranowo Siap Menjadi Rakyat Biasa Pasca Putusan MK Terkait Pilpres 2024
BACA JUGA:Komeng Si Komika Fenomenal Meluncur ke Dunia Politik dan Raih Suara Terbanyak Kalahkan Ganjar-Mahfud
“Jika dibiarkan, demokrasi kita pasti akan menurun, dan hal ini jadi cerita buruk di publik,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam dan akan terus memperjuangkan keadilan dalam proses Pilkada ini.
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar menegaskan pihaknya akan terus melakukan advokasi.
“Tim hukum kita sudah berjalan, dan advokasi mulai dilakukan. Terima kasih juga kepada panwas yang telah merespons hal ini dengan cepat,” kata dia.
Langkah advokasi ini menjadi bentuk komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga demokrasi yang bersih dan adil di Pilkada Jateng.
Arahan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga memberikan arahan tegas kepada kader partai untuk melawan praktik-praktik TMS (terstruktur, masif, dan sistematis) dalam Pilkada Jateng 2024.
Menurut Ganjar, Bu Megawati menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dengan mencegah segala bentuk kecurangan yang dapat mencoreng proses Pilkada.
“Maka kita akan masuk ke penegakan hukum. Bu Mega sudah mengingatkan kami agar mengawasi indikasi-indikasi TMS yang berpotensi merusak Pilkada,” ujar Ganjar.
BACA JUGA:TPN Sebut Ganjar-Mahfud Mewakili Suara Rakyat dan Mengerti Penderitaan Rakyat
BACA JUGA:Dirty Vote: Juru Bicara TPN Ganjar Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 dalam Film Dokumenter
Ia mengajak semua pihak, baik kader partai maupun masyarakat umum, untuk menjaga integritas proses Pilkada agar berjalan sesuai asas demokrasi yang jujur dan adil.