“Seluruh elemen bangsa berharap Pilkada kali ini berlangsung secara transparan, adil, dan tanpa hoaks,” ungkap Septiaji.
BACA JUGA:Cek Fakta: Presiden Jokowi Dituduh Menjanjikan Uang bagi Dukungan Gibran sebagai Wakil Presiden 2024
BACA JUGA:Cek Fakta: Penyangkalan dan Penjelasan Terkait Klaim 10 WNI sebagai Tentara Bayaran Ukraina
Namun, fakta di lapangan menunjukkan ancaman hoaks masih terus hadir.
Berdasarkan analisis Mafindo, hoaks pada semester I 2024 sebagian besar menyasar kandidat (35,1%), pemerintah pusat (20,9%), Komisi Pemilihan Umum (KPU) (8,9%), tokoh politik (5,6%), dan masyarakat (5,2%).
Koalisi Cek Fakta dan Upaya Mencegah Hoaks
Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), secara aktif menggelar berbagai program untuk menekan laju penyebaran hoaks.
Menjelang Pilkada 2024, kegiatan seperti diskusi terpumpun, pelatihan, dan kampanye cek fakta dilakukan di berbagai kota.
BACA JUGA:Cek Fakta: Benarkah Jakarta Sengaja Dibuat Banjir Agar Rakyat Dukung IKN
BACA JUGA:Cek Fakta: Mahfud MD Katakan Penggundulan Hutan di Indonesia Tertinggi di Dunia, Benarkah?
Upaya ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari jurnalis, pemeriksa fakta, organisasi masyarakat sipil (CSO), hingga masyarakat umum.
Namun, upaya ini tidak mudah. Penyebaran hoaks yang masif dan sistematis menuntut kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media massa.
Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang beredar akurat dan bertanggung jawab.
Menurut Puji F. Susanti, Program Manager Cek Fakta dari Mafindo, kolaborasi antar-elemen masyarakat sangat krusial untuk menghadapi serangan hoaks.
BACA JUGA:Cek Fakta: Lebih dari 13 Ribu Desa Maju dan Mandiri? Fakta Terungkap!
BACA JUGA:Cek Fakta: Penelitian Menyelidiki Klaim Filter Rokok Mengandung Darah Babi
Indonesia Fact-Checking Summit 2024: Kolaborasi Melawan Hoaks
Dalam acara IFCS 2024 yang diadakan di Hotel Lumire, Jakarta, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya cek fakta dalam membangun demokrasi yang bermartabat.