“Mekanisme apapun yang diterapkan, selama budaya koruptif dibiarkan, akan tetap bermasalah. Perubahan sistem ini justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” jelasnya.
Diskusi Berlanjut di Tingkat Nasional
Menteri Hukum Supratman menegaskan bahwa wacana ini belum menjadi keputusan final. Pemerintah akan berdiskusi lebih lanjut dengan partai politik untuk mendapatkan masukan komprehensif.
“Ini baru sebatas diskursus untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan demokrasi kita. Kita perlu waktu untuk mengkaji semua aspek sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa perubahan sistem ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga menciptakan stabilitas politik yang lebih baik.
Ia berharap diskusi ini dapat melahirkan konsensus nasional yang membawa manfaat jangka panjang bagi rakyat.
Pelajaran dari Negara Tetangga
Sebagai pembanding, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura memang menerapkan sistem pemilihan tidak langsung.
Namun, kondisi politik dan sosial di Indonesia berbeda. Dengan populasi yang lebih besar dan keragaman yang kompleks, sistem tersebut mungkin memerlukan adaptasi khusus jika diterapkan di Indonesia.
Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Terlepas dari pro dan kontra, wacana ini membuka ruang diskusi luas tentang masa depan demokrasi di Indonesia.
Apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD benar-benar dapat menjawab tantangan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi? Atau justru akan memperlemah keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya? Semua ini menjadi PR besar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjawabnya.