Fatwa tersebut, menurut Yasonna, bertujuan menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg pengganti.
BACA JUGA:Megawati Sebut Ada Pihak Ingin Kacaukan Kongres PDIP 2025, Tantangannya Menggemparkan
Ia juga mengungkapkan bahwa MA telah memberikan pertimbangan hukum yang mendukung diskresi partai politik dalam menetapkan calon terpilih.
Kasus ini juga kembali menyeret nama Harun Masiku, buronan KPK yang terlibat dalam skandal suap PAW.
Yasonna mengakui bahwa Harun sempat terdeteksi berada di Singapura pada Januari 2020, namun kemudian tidak lagi terlacak setelah keluar dari Indonesia.
“Dia masuk tanggal 6 Januari, keluar tanggal 7. Belakangan baru keluar pencekalan,” ungkap Yasonna.
BACA JUGA:Muncul Spanduk PDIP Partai Ilegal: Siapa Dalang di Balik Aksi Kontroversial Ini?
BACA JUGA:PDIP Pertimbangkan Paslon Baru di Pangkalpinang dan Bangka pada Pilkada Ulang 2025
Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membenarkan adanya permintaan cegah dari KPK terhadap Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly.
“Benar, kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YHL (Yasonna H. Laoly),” kata Agus di Jakarta.
Namun, ia menolak memberikan penjelasan lebih lanjut, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memberikan informasi resmi terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto dijerat dalam dua kasus berbeda. Dalam kasus dugaan suap, ia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
BACA JUGA:Jokowi Tegaskan Dirinya 'Partai Perorangan' Usai Disebut Tak Lagi Bagian dari PDIP
BACA JUGA:PDIP Bakal Pecat 27 Kader: Termasuk Jokowi dan Gibran? Pengumuman Resmi 17 Desember 2024
Sedangkan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, ia disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang yang sama.