Namun, rencana ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti:
Kesiapan Infrastruktur:
Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan wilayah baru ini.
Pendanaan:
Proses pemekaran membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan kantor pemerintahan baru maupun operasional administrasi.
Persetujuan Pemerintah Pusat:
Proses pemekaran harus melewati berbagai tahapan, termasuk kajian akademis, persetujuan DPR, dan pengesahan dari pemerintah pusat.
Masyarakat di ketiga kecamatan yang akan masuk dalam calon Kabupaten Bangka Utara menyambut positif rencana ini.
Mereka berharap pemekaran ini dapat membawa perubahan yang nyata, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, pemekaran ini juga dianggap sebagai langkah penting untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas masyarakat di wilayah utara Pulau Bangka.
Saat ini, rencana pemekaran Kabupaten Bangka Utara masih dalam tahap pengkajian.
Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat terus berupaya melengkapi persyaratan administrasi dan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional.
Jika semua tahapan dapat dilalui dengan lancar, calon Kabupaten Bangka Utara diharapkan dapat resmi terbentuk dalam beberapa tahun ke depan.
Intinya, pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pembentukan calon Kabupaten Bangka Utara, merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting untuk mewujudkan rencana ini.
Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Bangka Utara diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.