Namun, proses ini tidak tanpa tantangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan meliputi:
Pendanaan:
Biaya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur baru dan mengelola pemerintahan baru cukup besar.
Persetujuan Pemerintah Pusat:
Pemekaran membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat, termasuk evaluasi dampak terhadap wilayah induk.
Kesiapan Administrasi:
Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan administrasi dan manajemen untuk menjalankan pemerintahan baru secara efektif.
Masyarakat Lombok Selatan menyambut baik rencana pemekaran ini.
Mereka berharap bahwa pembentukan kabupaten baru akan membawa dampak positif, seperti peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, mereka optimis bahwa pariwisata di Lombok Selatan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan adalah langkah strategis yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Dengan potensi alam yang melimpah dan fokus pada sektor pariwisata, pertanian, serta infrastruktur, wilayah ini berpotensi menjadi salah satu kabupaten yang maju di NTB.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan investor untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Muncul Usulan Provinsi Baru, Sekda NTB Angkat Bicara.
Wacana pemekaran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuat di tengah masyarakat.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Provinsi NTB berpotensi dipecah menjadi tiga provinsi baru.