Banyak wilayah di Tana Toraja yang masih memerlukan pengembangan infrastruktur dasar. Tanpa kesiapan ini, potensi ekonomi sulit dimaksimalkan.
Manajemen Anggaran:
Pembentukan provinsi baru membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk operasional pemerintahan maupun pembangunan awal. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah baru dalam mengelola keuangannya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Langowan Menuju Kota Mandiri untuk Pengembangan Sektor Pariwisata
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Minahasa Tengah, Harapan Baru untuk Pembangunan Infrastruktur
Sumber Daya Manusia (SDM):
Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya SDM yang kompeten untuk mengelola pemerintahan baru.
Jika pemekaran ini berhasil, Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami perubahan signifikan.
Wilayah yang tersisa diperkirakan mencakup 17.721 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa.
Kabupaten/kota yang akan tetap berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Makassar sebagai ibu kota, serta Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, Barru, dan beberapa lainnya.
Pemekaran diyakini dapat mengurangi beban administrasi pemerintah provinsi induk.
Selain itu, efisiensi pelayanan publik juga diharapkan meningkat karena adanya pembagian tugas yang lebih terfokus.
Namun, Provinsi Sulawesi Selatan perlu memastikan transisi ini berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.
Wacana pembentukan Provinsi Tana Toraja adalah langkah strategis untuk memaksimalkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi wilayah tersebut.
Dengan perencanaan yang matang, pemekaran ini dapat menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Namun, pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik.