Berikut beberapa keuntungan yang diharapkan:
Pelayanan Publik yang Lebih Dekat:
Dengan adanya pemerintahan provinsi baru, masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah Selatan dapat menikmati pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan akan lebih mudah dijangkau.
Peningkatan Infrastruktur:
Pembentukan provinsi baru biasanya diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Optimal:
Dengan pengelolaan yang lebih terfokus, potensi sumber daya alam di wilayah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Lapangan Kerja Baru:
Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Namun, pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Selatan tidak lepas dari tantangan.
Salah satunya adalah masalah administratif dan birokrasi, termasuk pembagian aset antara provinsi induk dan provinsi baru.
Selain itu, diperlukan kajian mendalam terkait potensi pendapatan daerah dan kesiapan infrastruktur pemerintahan.
Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini masih berlaku juga menjadi hambatan utama.
Pemerintah pusat harus memastikan bahwa usulan pemekaran ini sesuai dengan prioritas nasional dan tidak membebani anggaran negara.
Meskipun demikian, usulan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Selatan mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga pemerintah daerah, menyatakan kesiapan untuk mendukung proses pemekaran ini.