Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Muna Raya untuk Pemerataan Pembangunan.
Usulan pembentukan Provinsi Muna Raya di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu topik hangat dalam diskusi pemekaran wilayah di Indonesia.
Berangkat dari kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan, wacana ini mencuat sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik, aksesibilitas, dan perekonomian di Pulau Muna.
Namun, perjalanan untuk mewujudkan Provinsi Muna Raya tidaklah mudah, terutama dengan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi.
Pulau Muna memiliki tantangan geografis yang khas, dengan jarak antar pulau yang cukup jauh dan infrastruktur yang belum memadai.
Kondisi ini sering kali menghambat pemerataan pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Provinsi Sulawesi Tenggara yang menaungi wilayah ini memiliki kendala dalam menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara optimal.
Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Muna Raya dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat telah menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari Provinsi Muna Raya.
Namun, dengan hanya dua kabupaten, usulan ini belum memenuhi syarat minimal lima daerah administratif yang diperlukan untuk membentuk provinsi baru, sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi daerah di Indonesia.
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Kabupaten Muna merencanakan pemekaran menjadi beberapa daerah baru.
Berikut adalah rencana pemekaran yang telah diusulkan:
Kota Raha
Kota Raha akan menjadi ibu kota Provinsi Muna Raya. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan,
Kota Raha dirancang untuk menjadi motor penggerak utama pembangunan di provinsi baru ini.
Kota ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat kegiatan bisnis dan administrasi, yang diharapkan dapat menarik investasi lokal dan nasional.