Dengan status sebagai kabupaten sendiri, anggaran yang tersedia bisa lebih difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur lokal, seperti jalan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, dan sekolah.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau: Menuju Pembentukan Tujuh Kabupaten Baru
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi berbasis maritim serta pariwisata.
Penguatan Ekonomi Lokal
Wilayah Kepulauan Kundur memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perikanan, perkebunan, serta industri maritim.
Dengan adanya pemekaran, diharapkan investasi di daerah ini dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: 5 Kabupaten Siap Gabung Provinsi Natuna Anambas
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Cukuh Bandak Fokus Optimalisasi Potensi Lokal
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dengan status sebagai kabupaten sendiri, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih optimal.
Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pertambangan, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Tantangan dan Hambatan Pemekaran
Meski memiliki banyak manfaat, pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:
Moratorium DOB
Saat ini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini menjadi hambatan utama bagi daerah yang ingin melakukan pemekaran.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Natar Agung untuk Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang Fokus Pengelolaan Potensi Daerah
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Untuk menjadi kabupaten sendiri, Kepulauan Kundur harus memiliki infrastruktur yang memadai, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan baru.