PALPOS.ID - Proyek Tol Sicincin-Bukittinggi: Andre Rosiade Dorong Masuk PMN 2026.
Sumatera Barat - Rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi yang merupakan kelanjutan dari Tol Padang-Sicincin masih belum memiliki kejelasan.
Hingga kini, pemerintah pusat masih memberlakukan efisiensi anggaran, yang berdampak pada proyek-proyek infrastruktur, termasuk jalan tol yang menghubungkan Sicincin dan Bukittinggi ini.
Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan bahwa pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi akan tetap menjadi prioritas.
BACA JUGA:Viral! Oknum Polisi Terlibat Cekcok dengan Pengendara di Tol Keramasan Kapolres OI Respon Begini
Meskipun ia belum bisa memberikan kepastian terkait waktu pelaksanaannya, Andre menegaskan bahwa proyek tersebut telah masuk dalam rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2026 yang diajukan oleh Hutama Karya dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Padang pada Sabtu (08/02/2025), Andre Rosiade menjelaskan bahwa rencana pengajuan PMN untuk proyek tol ini masih dalam tahap pembahasan.
"Untuk Tol Sicincin-Bukittinggi dari rencana awal akan diajukan PMN oleh pemerintah ke DPR sesuai rencana yang disusun oleh Hutama Karya dan BPJT di Kementerian PU di PMN 2026. Saya belum tahu apakah tetap dilaksanakan atau tidak," ungkap Andre.
Sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat, Andre berjanji akan terus mendorong agar proyek ini masuk dalam PMN 2026. Dengan demikian, proses pembangunannya dapat dimulai pada akhir 2026 atau 2027.
BACA JUGA:Polsek RKT Tangkap Pelaku Penipuan Modus Janjikan Korban Pekerjaan di PT HK Tol Palindra
BACA JUGA:MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03 Ratu Dewa – Prima Salam Segera Dilantik
"Tol (Sicincin-Bukittinggi) itu kan rencananya di PMN tahun 2026, sekarang kan masih 2025. Mudah-mudahan efisiensi anggaran tidak mengganggu proyek ini ke depan," tambahnya.
Selain membahas proyek tol, Andre Rosiade juga memberikan kabar baik mengenai proyek Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang.
Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, proyek ini tetap akan dilanjutkan karena menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).