Kabupaten Ogan Ilir mencatatkan angka kemiskinan sebesar 12,30 persen dan berada di posisi kelima dalam daftar ini.
Ogan Ilir memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, tetapi keterbatasan infrastruktur dan minimnya akses modal bagi petani serta nelayan menjadi tantangan utama.
Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperluas jaringan distribusi hasil pertanian agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
6. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) - 12,08%
Ogan Komering Ilir (OKI) berada di posisi keenam dengan angka kemiskinan mencapai 12,08 persen.
Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Sumatera Selatan, seperti kelapa sawit dan karet. Namun, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan.
Kurangnya diversifikasi ekonomi dan tingginya ketergantungan pada sektor perkebunan menyebabkan banyak masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang stabil.
Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi solusi yang tengah digalakkan oleh pemerintah daerah.
7. Kota Lubuklinggau - 11,14%
Kota Lubuklinggau menutup daftar dengan angka kemiskinan sebesar 11,14 persen.
Sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Selatan, Lubuklinggau sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik.
Namun, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit akibat kurangnya akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang terbatas.
Pemerintah setempat telah menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan kerja, pengembangan UMKM, serta program bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Selatan
Melihat angka kemiskinan di beberapa daerah di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi dan daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan.
Beberapa langkah yang tengah digalakkan antara lain:
Peningkatan infrastruktur untuk memperlancar akses ekonomi dan distribusi barang.
Peningkatan sektor pendidikan agar masyarakat memiliki keterampilan dan daya saing lebih baik di pasar kerja.