Di sisi lain, sembilan bupati dan wali kota se-Bali telah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
BACA JUGA:Megawati Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hasto Kristiyanto dalam Kasus di KPK
BACA JUGA:KPK Tetap Teguh: Tak Hiraukan Ancaman Megawati soal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali, I Wayan Budiasa, mengonfirmasi hal tersebut kepada media.
Namun, terkait instruksi Megawati, Wayan Budiasa enggan berkomentar lebih jauh.
Ia hanya menyampaikan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, belum berangkat ke Yogyakarta dan rencananya akan berangkat hari ini.
"Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak. Kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta," kata Wayan Budiasa.
BACA JUGA:PDIP Tunggu Arahan Megawati Setelah Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka oleh KPK
BACA JUGA:Megawati Ingatkan Kader Siaga Satu Jelang Kongres PDIP: Tanggapi Serangan Pihak Luar
Wayan Budiasa menjelaskan bahwa tiket keberangkatan Gubernur Bali menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.
Namun, karena adanya instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, keputusan akhir mengenai kehadiran Gubernur Bali dalam retret tersebut masih belum dipastikan.
"Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan. Sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan," ujar Wayan Budiasa.
Instruksi Megawati dan pernyataan Jokowi telah memicu berbagai reaksi dari publik dan pengamat politik.
BACA JUGA:Megawati Sebut Ada Pihak Ingin Kacaukan Kongres PDIP 2025, Tantangannya Menggemparkan
BACA JUGA:PDIP Belum Deklarasikan Anies di Pilkada Jakarta: Megawati Minta Semua Calon Tidak Mendompleng Saja
Beberapa pihak menilai bahwa instruksi tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan, terutama terkait loyalitas mereka antara partai dan pemerintah pusat.