BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Kabupaten Bandar Pulau untuk Penguatan Ekonomi Pesisir
Hal ini mendorong pembentukan Kabupaten Bandung Barat, yang resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007.
Pembentukan kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Pada awal pendiriannya, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15 kecamatan.
Namun, dinamika kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan wilayah mendorong pemekaran lebih lanjut.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Kabupaten Simalungun Hataran dengan Potensi Pertanian
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Kota Berastagi untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal
Pada 12 Agustus 2011, Kecamatan Batujajar dimekarkan menjadi Kecamatan Saguling, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 20 Tahun 2011.
Dengan demikian, saat ini Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan, yaitu:
Kecamatan Rongga
Kecamatan Gununghalu
Kecamatan Sindangkerta
Kecamatan Cililin
Kecamatan Cihampelas
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Kota Medan Utara untuk Layanan Pemerintahan Lebih Baik
BACA JUGA:Calon Kabupaten Deli: Usulan Pemekaran Wilayah Deli Serdang Demi Pembangunan yang Lebih Optimal
Kecamatan Cipongkor
Kecamatan Batujajar
Kecamatan Saguling
Kecamatan Cipatat
Kecamatan Padalarang
Kecamatan Ngamprah
Kecamatan Parongpong
Kecamatan Lembang
Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cikalong Wetan
Kecamatan Cipeundeuy
Dengan luas wilayah sekitar 1.287,41 km², Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, dan industri.
Pemekaran wilayah tentu membawa dampak signifikan, baik bagi wilayah induk maupun daerah hasil pemekaran.
Bagi Kabupaten Bandung, pemekaran ini berarti penyesuaian dalam hal administrasi dan pengelolaan sumber daya.
Namun, pemekaran juga membuka peluang bagi peningkatan efisiensi pemerintahan dan fokus pembangunan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal.
Bagi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, status sebagai daerah otonom memberikan keleluasaan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.