BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: 9 Kecamatan Siap Gabung Calon Kabupaten Tasikmalaya Utara
Selama ini, wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) dinilai kurang mendapat perhatian dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, seperti Bandung dan Bogor.
Dengan menjadi provinsi sendiri, harapannya pembangunan dapat lebih terfokus pada kepentingan masyarakat setempat.
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Cirebon semakin menguat dengan adanya hasil survei yang menyebutkan bahwa sekitar 81 persen warga mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) ini.
Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memiliki provinsi sendiri bukan hanya datang dari segelintir elit politik, tetapi juga dari masyarakat luas.
Beberapa tokoh penting juga menyuarakan dukungannya.
Ketua Umum Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C), Kurniawan Bahtiar, menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memperjuangkan pemekaran ini dengan jalur konstitusional.
Menurutnya, dari segi potensi ekonomi dan sumber daya manusia, Provinsi Cirebon sudah sangat layak untuk berdiri sendiri.
"Kami akan menempuh jalur sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Cirebon memiliki potensi besar dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber daya alam, dan sumber daya manusia," ujar Kurniawan Bahtiar.
Selain itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, yang juga Ketua Paguyuban Sedulur Cirebon (PSC), menyatakan bahwa potensi ekonomi wilayah ini luar biasa.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Calon Kabupaten Indramayu Barat untuk Mempercepat Pembangunan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Usulan Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur Terus Bergulir
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, Provinsi Cirebon diperkirakan dapat mengelola dana sekitar Rp9,4 triliun yang berasal dari APBD, DAU, serta pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski mendapat dukungan besar, perjuangan membentuk Provinsi Cirebon masih menghadapi tantangan, terutama karena kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu.