Dekatnya hubungan geografis dan budaya antara kabupaten-kabupaten di wilayah eks-Keresidenan Banyumas dan Kedu.
Namun, realisasi pemekaran juga menghadapi sejumlah tantangan besar:
Pembiayaan besar di awal pemekaran, seperti pembangunan gedung pemerintahan, kantor Gubernur, DPRD, hingga OPD.
Syarat administrasi dan teknis yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketatnya skala prioritas pusat, mengingat Indonesia masih fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan revisi UU Pilkada.
Beberapa warga dan tokoh masyarakat di Kebumen dan sekitarnya menanggapi wacana ini dengan antusias, namun tetap realistis.
Rina Wahyuni, warga Purworejo, mengaku setuju jika ada provinsi baru asal pelayanan publik benar-benar ditingkatkan.
“Kalau benar Kebumen jadi ibu kota Provinsi Jawa Selatan, semoga fasilitas makin bagus, rumah sakit besar, universitas negeri, dan transportasi publik juga berkembang,” katanya.
Namun, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Mulyadi, M.Si, menekankan bahwa proses pemekaran tidak bisa hanya didasarkan pada viralitas semata.
“Harus ada studi kelayakan, naskah akademik, kajian administratif, dan juga political will yang kuat dari legislatif maupun eksekutif pusat. Tidak bisa hanya berdasarkan video TikTok,” jelasnya.
Sejarah Keresidenan Kedu dan Banyumas: Dasar Kultural Provinsi Baru?
Wilayah yang disebut-sebut akan masuk Provinsi Jawa Selatan merupakan bagian dari Keresidenan Kedu dan Keresidenan Banyumas, dua wilayah administratif pada era kolonial yang memiliki kedekatan historis dan budaya yang erat.
Keresidenan Kedu meliputi: Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen
Keresidenan Banyumas meliputi: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap
Kedua keresidenan ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi masyarakat yang mirip, serta budaya agraris yang kuat.
Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa ide penggabungan mereka dalam satu provinsi dianggap masuk akal secara sosial-kultural.