Hingga saat ini, pembentukan Provinsi Jawa Selatan masih berada di tataran wacana dan aspirasi publik, belum masuk dalam agenda resmi pemerintah pusat.
Meskipun harapan masyarakat akan pemekaran wilayah sangat besar, realisasi masih harus menunggu pencabutan moratorium dan terpenuhinya persyaratan teknis serta anggaran.
Namun demikian, isu ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan daerah masih sangat kuat.
Pemekaran bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal akses, keadilan, dan pemerataan pembangunan.